Sosiologi

Sosiologi Politik Dalam Perspektif Pluralisme Menurut Robert Dahl

Sosiologi Politik merupakan sub-bidang sosiologi dan politik interdisipliner pada awal 1930-an. Kajian ini mulai ada sepanjang gejala sosial dan politik yang terjadi melalui kebangkitan Komunisme, Fasisme, dan awal Perang Dunia II. Stusi sosiologi ini memiliki banyak perspektif dan salah satunya adalah pluralisme. Dalam artikel ini saya akan membahas sosiologi politik dalam perspektid pluralisme. Simak terus artikel ini agar kalian juga paham dengan materi yang disampaikan.

Pengertian Sosiologi Politik

Sosiologi politik merupakan salah satu kajian penting dalam ilmu politik yang membahas pola relasi masyarakat secara umum dan gejala atau sistemik politik. Dalam memahami perilaku masyaarakat dan politik, mengenal perspektif yang berguna untuk menganalisanya. Perspektif atau sudut pandang sudah barang tentu menjadi hal penting untuk merangkai kerangka analisa terhadap fenomena yang diamati. Perspektif secara teoritik berguna untuk menyederhanakan pandangan sehingga tidak melebar pembahasannya dan mengarahkan pada pokok pikiran dan metodologikal. Ada beberapa cara pandang dalam mengamati fenomena sosiologi politik, yakni strukturalis-fungsionalis, konflik, kelas, elitis, dan pluralism.

Perspektif Pluralisme

Perspektif pluralisme adalah salah satu jenis perspektif yang telah sering sekali dibahas. Pluralisme berarti beragam, cara pandang pluralis menitik fokuskan pada adanya keberagaman yang ada di masyarakat dan mengaitkannya dengan kehidupan politik. Salah satu pemikir perspektif ini adalah Robert Dahl. Robert Dahl menggambarkan melalui gagasannya mengenai demokrasi pluralis. Dahl merupakan seorang pluralis yang mencoba memaknai demokrasi secara kritis, dengan mengajukan argumen bahwa di dalam demokrasi terdapat sejumlah persoalan.

“Advocates of democracy sometimes appear to believe that the values of democracy constitute the complete universe of value: if you could have a perfect democracy, they imply, then you would have a perfect political order, maybe even a perfect society. But this is surely too restricted a vision. Democracy is only a part, though an important part, of the universe of values, goods, or desirable ends.”

Pandangan pluralis Dahl sangat menekankan bahwa kekuasaan harus disebar secara luas pada pelbagai macam kelompok kepentingan, yang tujuannya agar tidak satu kelompok pun bisa mengklaim sebagai yang- paling mewakili rakyat secara keseluruhan.

Demokrasi Dalam Perspektif Pluralisme

Menurut Dahl demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana tidak dimungkinkan adanya tirani mayoritas, atau kekuasaan mayoritas. Dahl menggarisbawahi bahwa demokrasi harus memberi ruang bagi kekuasaan minoritas atau berbagai minoritas, agar kompetisi antara ragam dan banyak kelompok bisa berlangsung, dan bukan menjadi milik kelompok mayoritas semata. Selain itu, Dahl memberikan ide baru dalam teori demokrasi plural, yakni soal poliarkhi, suatu istilah yang sebelumnya sudah digunakan sejmlah filsuf dan pemikir, namun ditegaskan ulang secara lebih lengkap oleh Dahl. Teori Dahl bisa jadi berjalan di sejumlah negara-negara Eropa yang terus menerus berhadapan dengan soal mayoritas-minoritas baik dalam hal agama, etnis dan bahasa, sehingga menjalankan politik demokrasi konsensus dan konsosional dalam berhadapan dengan persoalan tersebut. Dalam ide Dahl, model demokrasi yang diajukan Lijphart, yakni demokrasi konsosional, bisa menampung ide poliarkhi yang ditawarkan Dahl.

Baca Juga : Sosiologi Islam : Konsep dan Pendekatan

Kriteria Demokrasi Dalam Pluralisme

Dahl mengajukan lima kriteria rujukan yang menjadi syarat mutlak untuk bisa membuat kategorisasi apakah sebuah sistem sudah bisa dikatakan demokratis sepenuhnya. Dahl
mengamati bahwa “effective participation by citizens” dan “voting equality among citizens” kerap diambil sebagai dua figur kriteria yang melekat dalam proses demokrasi. Namun, Dahl menyatakan bahwa setiap asosiasi atau perkumpulan yang mengelola dan mengatur dirinya secara sendirisendiri, haruslah dilihat sebagai suatu hal ideal dan memenuhi syarat hanya dalam pengertian yang sempit. Dahl kemudian menjabarkan kriteria ketiga yang menjadi syarat yakni “enlightened understanding”, di mana pada saat ditambahkan dua kriteria sebelumnya, kriteria ini berhasil menggambarkan secara lengkap prosedur demokrasi yang utuh yang menghormati agenda- agenda demokrasi dan hubungannya dengan demos (rakyat).

Kemudian Dahl juga menunjukkan bahwa tiga kriteria tersebut belum memadai. Ia menambahkan kriteria keempat sebagai persyaratan, bahwa warganegara (demos) harus memiliki “control of the agenda”, yakni kesempatan secara khusus untuk memutuskan bagaimana sesuatu (matters) harus ditempatkan dalam agenda mengenai sesuatu tersebut (those matters), yang mana akan diputuskan dalam proses yang demokratis. Terlebih lagi, Dahl menekankan bahwa kontrol terakhir atas agenda oleh warga negara, mengandaikan warga negara memiliki kualitas untuk memutuskan dalam: (1) sesuatu yang mensyaratkan atau tidak sebuah keputusan yang sifatnya mengikat; (2) mereka yang melakukan, yang artinya mereka memiliki kualifikasi untuk memutuskan bagi mereka sendiri sebagai suatu kolektif, dan (3) atau mereka mendelegasikan otoritas . Kriteria keempat tersebut menjabarkan demokrasi representatif, yang secara jelas menciptakan batas-batas mengenai agenda pada mana keputusan kolektif akan dibuat. Artinya kemungkinan pemusatan dalam politik (political lexicon) atas hak-hak individu (seperti nonintervensi oleh pihak lain dalam soal-soal wilayah privat) adalah bersifat selaras (consonant) dengan ideal demokrasi.

 

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button