Ilmu Politik

Sistem Tanam Paksa Rekayasa Pemerintah Kolonial di Tanah Jawa

Pada tahun 1830 pemerintah Hindia-Belanda mengangkat gubernur jenderal yang baru untuk Indonesia. Gubernur Jenderal tersebut adalah Johannes Van den Bosch dan diberi tugas pertama yaitu menaikkan produksi tanaman ekspor yang pernah terhenti selama sistem pajak tanah berlangsung. Hal ini diambil pemerintah Hindia-Belanda karena mengingat hutang-hutang Belanda yang sangat banyak dan harus segera dilunasi. Dengan banyakya hutang-hutang tersebut, Belanda tentu tidak dapat menanggungnya sendiri, melainkan harus dibantu dengan memberdayakan koloni-koloninya di Asia, yaitu Indonesia.

Pengertian Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa atau lebih dikenal dengan cultuurstelsel dapat diartikan sebagai pemulihan sistem eksploitasi berupa penyerahan-penyerahan wajib seperti yang sudah dilakukan oleh VOC dahulu. Sistem Tanam Paksa mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman dagangan untuk dijadikan komoditas ekspor. Hal ini disebabkan karena tentu hasil pertanian yang diekspor akan lebih menguntungkan disbanding dipasarkan dalam negeri saja.

Pengaruh Sistem Tanam Paksa atas kehidupan desa di Jawa jauh lebih mengguncangkan daripada pengaruh VOC selama kurang lebih dua abad. Van den Bocsh mewajibkan petani-petani di Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk barang, khususnya hasil-hasil pertanian.

Hal ini dimaksudkan agar, barang-barang pertanian tersebut akan dijual belikan kembali kepada Amerika dan hampir seluruh Eropa yang tentunya akan sangat menguntungkan Belanda.  seperlima dari tanah garapan yang ditanami padi dari rakyat di desa wajib ditanami tanaman-tanaman komoditas ekspor, misalnya tebu atau cengkih.

Bagian tanah itu bebas dari pajak tanah, sedangkan setiap surplus dari hasil penjualan yang melebihi jumlah yang sebesar pajak tanahnya perlu diserahkan ke desa. Kegagalan panen menjadi tanggungan pemerintah. Rakyat yang tidak menggarap lahan, dapat tetap bekerja misalnya mengankut hasil perkebunan tebu ke pabrik-pabrik. Rakyat yang dikerahkan bebas dari pajak tanah pada saat tanaman itu siap panen. Semua jenis pekerjaan akan dibayar. Pekerjaan tersebut di atas dilakukan dan dibagi oleh pimpinan kepala desa dibawah pengawasan pegawai Eropa.

Baca Juga : Civil Society : Pengertian, Latar Belakang, dan Karakteristik

Tujuan Dari Tanam Paksa

Menurut Van den Bosch pengarahan tenaga secara besar-besaran dapat berjalan dan penanaman hasil untuk ekspor pemerintah terjamin. Lagi pula rakyat memperoleh hasil lebih banyak dengan mengeluarkan tenaga kurang daripada sistem lama. Konsep ekonomi politik Van den Bosch tersusun dari pengalaman-pengalaman gubernur jenderal atau penguasa-penguasa sebelumnya.

Hal ini selayaknya rangkuman dari evaluasi setiap penguasa yang sudah berkuasa di Indonesia sebelum Van den Bosch, maka dapat mencakup beberapa gagasan pokok tanpa mengabaikan realitas yang dihadapi di Jawa. Dalam rencana Van den Bosch, pelaksanaanya Sistem Tanam Paksa ini menggunakan organisasi desa sebagai salah satu alat.

Untuk meningkatkan produksi. Jika tanah dan tenaga di pedesaan sebagai sumber daya utama bagi produksi, maka faktor penggeraknya juga harus ada dan tentunya berasal dari dalam lingkungan desa.  Organisasi desalah yang dapat dimanfaatkan secara efektif, ialah seperti terwujud dalam lembaga pemilikan tanah serta hak dan kewajiban.

Sesuai dengan hal tersebut proses produksi dipimpin oleh kepala desa, yang memiliki kepemimpinan yang paling efektif di lingkungan desa. Hal tersebut diatur dalam Stadsblad (Lembaga Negara) tahun 1834, No.22 pada point ke-7 yaitu : “ Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka di bawah pengawasan kepala-kepala mereka, sedangkan pegwai-pegawai Eropa hanya membatasi diri pada pengawasan apalah membajak tanah, panen, dan pengangkutan tanaman-tanaman berjalan dengan baik dan tepat pada waktunya “

Di Tulis Oleh Dicky Wilian Ravandhika

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button