Politik kekerabatan menjadi trending lagi di kalangan pengamat politik maupun para akademisi. Lantaran dalam pilkada kemarin anak dari presiden republik indonesia menjadi kepala daerah di kota solo. Dalam artikel ini saya akan menjelaskan materi tentang politik kekerabatan. Simak terus artikel ini agar kalian paham dan menambah wawasan kalian
Definisi politik kekerabatan
Politik kekerabatan adalah praktik politik yang memposisikan keluarga atau kerabat kedalam posisi strategis. Dalam kehidupan nyata, politik kekerabatan sering dianggap sebagai cara untuk mendapatkan serta mempertahankan kekuasaan politik dengan mengandalkan hubungan darah atau kekerabatan.
Praktek ini sering digunakan dalam politik lokal atau nasional, terutama di negara-negara dengan sistem kekuasaan yang tidak stabil. Namun, praktek ini juga dapat dijumpai di negara-negara yang lebih maju dan demokratis, meskipun sering kali tidak diakui secara terbuka. Dengan garis keluarga sebagai alat untuk mewarisi suatu kekuasaan politik. Pola ini merupakan sarana pendistribusian kekayaan, kekuasaan, serta jabatan dari keluarga tersebut.
Tujuan Politik Kekerabatan
Politik kekerabatan telah lama muncul dalam sistem demokrasi. Dalam politik kekerabatan terdapat ketidaksetaraan distribusi kekuasaan politik sebagai refleksi dari ketidaksempurnaan sistem demokrasi representasi. Meskipun dalam negara tersebut menggunakan sistem demokrasi namun masih ada celah untuk mempraktekan hal ini.
Filsuf dan ilmuan sosial Italia Gaetano Mosca dalam karyanya The Rulling Class (1980) menyatakan bahwa “setiap kelas menunjukkan tendensi untuk membangun suatu tradisi turun-menurun di dalam kenyataan jika tidak bisa di dalam aturan hukum”. Warisan berupa kekuasaan inilah yang menjadi tujuan dari politik ini.
Dalam organisasi demokratis sekalipun, jika sebuah kepemimpinan terpilih, ia akan membuat kekuasaannya sedemikian mapan agar sulit untuk digeser atau digantikan, bahkan menggerus prinsip-prinsip demokrasi di lapangan permainan politiknya.
baca Juga : Sosiologi Politik Dalam Perspektif Pluralisme Menurut Robert Dahl
Sistem Politik Kekerabatan
Politik kekerabatan atau sering dikenal dengan dinasti politik memiliki suatu sistem polanya tersendiri. Dimana seseorang yang memiliki suatu kedudukan dan memiliki otoritas penuh dapat membuat sistem yang memberikan ruang masuk untuk keluarga, kerabat, ataupun orang terdekatnya. Trend ini juga merupakan gejala neopatrimonialistik. Cikal bakalnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni sistem patrimonial yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan. Dengan alih-alih regenrasi politik namun pada nyatanya yang maju menggantikannya hanya orang-orang terdekatnya saja.
Alasan Mengapa Menggunakan Politik Kekerabatan
Praktek politik kekerabatan adalah strategi elit politik suatu pemerintahan agar wewenang serta kekuasaannya tidak ada celah. Para elit politik juga tidak ingin sembarang orang ia titipkan suatu perintah atau tugas dalam menjalani otoritas tersebut. Berikut adalah alasan menggunakan praktek tersebut:
Kepercayaan
Elit pemerintahan negara hanya memberikan jabatan kepada orang terdekat saja. Hal ini terkait dengan kesediaan menyerahkan mandat atau wewenang kepada pihak yang dipercaya atas pertimbangan keamanan.
Loyalitas
Kemudian orang yang menjadi kepercayaan para elit politik selalu dinilai dari loyalitasnya. Hal ini merujuk pada kesetiaan memberi dukungan penuh kepada pihak yang memberi mandat dan kepercayaan.
Solidaritas
Berikutnya menyangkut sikap kesetiakawanan memelihara spirit kekelompokan agar tetap utuh, solid, dan tak tergoyahkan. Tujuan dari politik ini adalah kelanggengan kekuasaan maka alasan inilah menjadi motif dari praktek politik tersebut.
Proteksi
Hal ini berkenaan dengan kesediaan memberi perlindungan guna menjaga posisi (politik) dan memberi rasa aman. Para elit politik tidak ingin sedikitpun celah didalam dirinya. Oleh karena itu, alasan keamanan merupakan kunci utama dari praktek ini
baca Juga : Pengertian Gender Dan Politik
Bentuk Politik Kekerabatan Dalam Pemerintahan
Robert Michels menilai bahwa kecenderungan oligarki kekuasaan yang dibangun atas dasar hubungan keluarga dalam tubuh partai politik juga akan terus merambah ke dalam pemerintahan. Selain itu juga ada Jeffrey Winters dalam bukunya Dosa-dosa Politik Orde Baru mengupas kekuasaan oligarki pemerintahan Soeharto (1966-1998). Yang bisa kita lihat dengan kacamata orang awam saja sudah dapat menilai bahwa praktik politik ini sangat terlihat pada era orde baru. Lalu ada ilmuan George Junus Aditjondro dalam bukunya Gurita Cikeas menguliti pemerintahan oligarkis SBY (2004-2014) menempatkan kerabatnya dalam posisi penting di lembaga negara.
Cukup sekian postingan kali ini semoga kalian paham dengan materi kali ini. Jika ada yang belum paham bisa kalian ramaikan kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di postingan berikutnya sekian dan terima kasih
