Ilmu Politik

Pengertian Gender Dan Politik

Gender dan politik menjadi isu sosial politik yang sedang trend saat ini. Apalagi istilah gender sedang marak digaungkan di media sosial. Dalam artikel ini saya akan membahas  pengertian, kajian dalam perspektif ilmu politik serta kebijakan yang dikeluarkan pemerintah indonesia sebagai penguat materi ini.

Pengertian gender dan politik

Gender adalah gambaran sosial yang diberikan pada perbedaan seksual atau jenis kelamin melalui pengertian maskulin dan feminin. Kajian tentang gender tidak hanya sebatas membedakan antara laki-laki dan perempuan namun lebih kepada bagaiman memperlakukan diantara keduanya tersebut. Selain itu Gender tidak selalu sama dengan jenis kelamin biologis, dan orang dapat memiliki identitas gender yang berbeda dari jenis kelamin yang mereka miliki saat lahir.

Di sisi seorang filsafat bernama Plato menjelaskan bahwa politik sebagai tata hidup bersama yang memiliki tujuan untuk kebaikan umum serta kebaikan bersama. Hal ini dapat tercapai apabila muncul sebuah keadilan. Plato juga percaya bahwa individu harus memberikan kontribusi terbaik mereka kepada masyarakat dan tidak boleh mengeksploitasi atau menindas orang lain.

Maka dapat hubungkan antara gender dan politik merupakan sebuah pendekatan yang menganalisis bagaimana sistem sosial, ekonomi, dan politik memengaruhi perbedaan gender dan bagaimana perbedaan gender tersebut memengaruhi sistem tersebut. Pendekatan ini juga memfokuskan pada bagaimana struktur sosial yang ada memperlakukan laki-laki dan perempuan secara berbeda, serta bagaimana orang dapat memperjuangkan kesetaraan hak dan kesempatannya.

Ontologis Kajian Gender dan Politik

Ilmu politik dikenal lebih fokus pada politik formal yang didominasi oleh laki-laki seperti partai politik, parlemen, serta birokrasi. Sementara di bidang informal ada juga isu domestik, buruh, gerakan sosial, konflik, dan isu kemiskinan. Selanjutnya terdapat Dinfferensiasi peran negara pada publik dan privat. Dinfferensiasi disini di artikan sebagai penyesuaian peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat.  Pembilahan ini terkadang tidak relevan karena personal is political, the political is personal.

Epistemologi Kajian Gender dan Politik

Kajian ilmu politik tentang gender dinilai terlalu bertumpu pada objektifitas yakni pemisahan anatara nilai dan fakta dengan menggunakan male norm untuk nilai perempuan. Isu gender dan politik seharusnya menuju kedekatan dengan yang diteliti. Dalam hal ini perempuan dibiarkan menceritakan sendiri pengalaman hidupnya sampai merasakan situasi mereka dan bagaimana mengatasi masalah itu.

Aksiologi Kajian Gender dan Politik

Sementara itu aksiologi gender dan politik juga mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai terkait gender dapat diubah atau diubah sesuai dengan perkembangan sosial dan politik. gender juga mempertimbangkan bagaimana nilai-nilai gender dapat diubah melalui tindakan politik dan perubahan struktur sosial. Secara aksiologi kajian gender dan politik menginginkan adanya keberpihakan terhadap perempuan sehingga tercipta afirmasi dan emansipasi.

Kesetaraan Gender dalam politik

Dari kalian mungkin sudah kenal dengan R. A Kartini dan Dewi Sartika atau mungkin kalian juga mengenali Emilia Contessa. Ya tokoh-tokoh tersebut merupakan beberapa contoh diantara banyaknya tokoh yang memperjuangkan hak-hak setaraan serta emansipasi wanita.

Kesetaraan gender dalam politik merupakan aturan bahwa laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam proses politik dan memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan politik. Kesetaraan gender dalam politik juga mencakup hak untuk memilih dan dipilih tanpa perbedaan jenis kelamin.

Untuk mencapai kesetaraan gender dalam politik tersebut, diperlukan tindakan-tindakan seperti memberikan ruang yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dalam proses politik. Selain itu juga harus mengubah struktur sosial yang menjadi hambatan kesetaraan gender, dan menghapus segala aturan yang menghalangi perempuan dari keterlibatan proses politik.

Baca Juga : Sosiologi Politik Dalam Perspektif Pluralisme Menurut Robert Dahl

Keterwakilan Perempuan Dalam Politik  di Indonesia

Pemerintah Indonesia selalu berupaya memberikan ruang kepada wanita melalui berbagai macam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk mencapai kesetaraan wanita dalam politik. Berikut merupakan beberapa kebijakan dari pemerintah yang berumber dari jurnal terbitan DPR RI

Kebijakan Afirmatif (Affirmative Action)

Kebijakan afirmasi (affirmative action) terhadap perempuan dalam bidang politik setelah berlakunya perubahan UUD 1945 dimulai dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Peningkatan keterwakilan perempuan berusaha dilakukan dengan cara memberikan ketentuan agar partai politik peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% .

Baca Juga : Arti Etika Politik : Pengertian, Dimensi, dan Relevansinya

Kebijakan Afirmatif Dalam Kepengurusan Partai Politik

Pada kelembagaan partai politik affirmatic action diberlakukan. Pemberlakukan ini dengan  menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% dalam penidirian maupun dalam kepengurusan partai politik di tingkat pusat. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur syarat pendirian Partai Politik.

Zipper System

Penerapan zipper system yakni suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3. Maka salah satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan harus diletakan pada nomor urut 1,2,atau 3 dan tidak di bawah nomor urut tersebut. Demikian selanjutnya, dari nomor urut 4 hingga 7, misalnya, seorang perempuan harus diletakan di antara nomor urut 4 hingga 6.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button