Ilmu Politik

Pendekatan Ilmu Politik : Institusional, Behavioral, dan Pluralisme

Pendekatan ilmu politik adalah cara pandang yang digunakan oleh para ahli ilmu politik untuk mempelajari dan memahami fenomena politik. Ada berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam ilmu politik, termasuk pendekatan legal, institusional, perilaku, pasca-perilaku, dan neo-Marxis. Selain itu, pendekatan lain seperti pilihan rasional, teori ketergantungan, dan institusionalisme baru juga sering digunakan dalam ilmu politik. Setiap pendekatan memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap fenomena politik dan menawarkan teori yang berbeda tentang bagaimana fenomena tersebut terjadi dan bagaimana mereka dapat dianalisis.

Ontologi Ilmu Politik

Ontologi merupakan ilmu yang mempelajari hakikat sesuatu atau benda yang dikaji. Kajian tentang ontologi melekat kepada Epistemologi yang merupakan ilmu untuk mempelajari cara atau membangun ontologi tersebut. Contohnya, aspek ontologi dari ilmu ekonomi adalah barang dan jasa, aspek ontologi dari ilmu sosial (sosiologi) adalah hubungan antarmanusia, dan aspek ontologi dari ilmu fisika adalah materi dan gas. Ontologi mengacu pada obyek-obyek yang dipelajari oleh suatu ilmu. Bagaimana dengan ilmu politik sendiri?

Secara ontologis, politik juga memiliki obyek-obyek kajian yang spesifik. Miriam Budiardjo menyebutkan sekurang-kurangnya ada 5 obyek ontologis ilmu politik, yaitu:

Negara (state)

Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam kajian ini negara kita teliti sebagai inti dari politik itu sendiri. Dari negara ini nanti muncul pendekatan Institusional.

Kekuasaan(power)

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Dalam hal ini kekuasaan biasanya ditempatkan sebagai suatu seni untuk meraih kekuasaan di panggung politik.

Pengambilan keputusan (decision-making)

Keputusan (decision) adalah hasil dari membuat pilihan di antara beberapa alternatif, sedangkan istilah Pengambilan Keputusan (decision making) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat.

Kebijaksanaan umum (public policy)

Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakankebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Pembagian wilayah (distribution)

Pembagian (distribution) dan alokasi (allocation) ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Dalam ilmu sosial, suatu nilai (value) adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia.

Pendekatan Ilmu politik

Ilmu Politik telah mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan munculnya berbagai pendekatan yang berbeda. Pendekatan legal atau institusional telah disusul oleh pendekatan perilaku, pasca-perilaku, dan pendekatan neo-Marxis. Selain itu, pendekatan-pendekatan lain seperti pilihan rasional, teori ketergantungan, dan institusionalisme baru juga telah muncul dan berkembang.

Kajian ini telah mengalami peningkatan yang signifikan karena interaksi dengan konsep dan metode dari ilmu-ilmu lain seperti sosiologi, antropologi, hukum, dan ekonomi. Kini, ilmu politik lebih dinamis dan lebih dekat dengan realitas. Sebelum menuju kepada topik yang akan kita bahas yakni pendekatan dalam ilmu politik kalian juga harus paham akan ontologi ilmu politik itu sendiri.

Setelah kalian mempelajari objek yang dikaji di dalam ilmu politik sekarang kita akan membahas tentang pendekatan-pendekatannya.

Pendekatan Legal/Institusional

Dalam Ilmu politik Pendekatan legal atau institusional, yang juga dikenal sebagai pendekatan tradisional, mulai berkembang pada abad ke-19 sebelum Perang Dunia II. Pendekatan ini menempatkan negara sebagai fokus utama, terutama dari segi konstitusional dan hukum. Topik-topik yang diulas dalam pendekatan ini termasuk sifat dari undang-undang dasar, masalah kedaulatan, dan posisi formal serta hukum dari lembaga-lembaga negara seperti parlemen, eksekutif, dan yudikatif.

Dengan demikian, pendekatan tradisional ini mencakup aspek legal maupun institusional.  Fokus dalam pendekatan ini adalah konstitusi negara yang dimana bentuk konstitusi ini mau berjalan dengan bagaimana serta kearah mana jalannya suatu pemerintahan. Jika di Indonesia sendiri pendekatan ini melahirkan sistem yang kita kenal dengan Trias Politica.

Pendekatan Perilaku(Behavioral)

Jika pendekatan institusionalisme menganalisis lembaga-lembaga negara secara abstrak, maka pendekatan behavioralisme lebih memfokuskan pada tingkah laku politik individu. Behavioralisme menganggap individu sebagai unit dasar politik (bukan lembaga, seperti yang dilakukan oleh pendekatan institusionalisme). Pertanyaan dasar dari pendekatan ini adalah mengapa seorang individu bertingkah laku politik tertentu dan apa yang mendorong perilaku tersebut.

Salah satu ide dasar dari pendekatan perilaku adalah bahwa tidak ada pembahasan tentang lembaga-lembaga formal, karena analisis semacam itu tidak memberikan banyak informasi mengenai proses politik sebenarnya. Sebaliknya, lebih berguna untuk mempelajari perilaku manusia karena merupakan fenomena yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan mengenai perilaku dapat meliputi individu-individu atau juga organisasi-organisasi kemasyarakatan, kelompok elite, gerakan nasional, atau masyarakat politik (polity) yang lebih besar. Jika kalian tertarik untuk membahas tentang behaviolarisme ini kalian bisa ramaikan kolom komentar nantii saya akan membahas hal tersebut.

Baca Juga : Konflik Dan Konsensus Dalam Ilmu Politik

Pendekatan Pluralisme

Pendekatan pluralisme memandang bahwa masyarakat terdiri dari berbagai kelompok yang beraneka ragam. Penekanan pada pendekatan ini adalah pada interaksi antar kelompok-kelompok tersebut. Di Indonesia sendiri pendekatan ini digunakan dalam pembentukan negara yang kita sebut Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Namun point penting dari pendekatan ini bukan bagaimana kita menyatukan perbedaan tersebut namun bisa lebih luas lagi.

Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika kalian masih kurang paham kita bisa diskusi dikolom komentar dibawah. Semoga artikel ini bisa membantu kalian dalam belajar ilmu politik. Sekian dan terima kasih, sampai ketemu di postingan berikutnya.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button