Berita

KPU Purbalingga Selenggarakan Uji Publik Penataan Dapil dan Alokasi Kursi Anggota DPRD untuk Pemilu 2024

Purbalingga – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Purbalingga gelar Uji Publik Rancangan Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Rabu, (14/12/2022) di Gedung Andrawina Owabong.

Ketua KPU Purbalingga Eko Setiawan, menyampaikan diselenggaranya Pemilu Tahun 2024 pada 14 Febuari 2024 yang bertepatan dengan hari Valentine. Selain itu Eko juga menyampaikan bahwa Pada Pemilu 2024 itu surat suaranya terpidah dengan Pilkadanya. “Besok 14 Februari Saat Pemilu itu surat suaranya hanya 4 karena nanti akan dilanjut Pilkada serentak di pada tanggal 27 November 2024”

Pada uji publik yang dihadiri oleh Forkopimda, Bawaslu, Dinas Terkait, Camat se-Purbalingga, Rektor Universitas di Purbalingga, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama serta Partai Politik Calon Peserta Pemilu 2024 mengungkapkan ada 3 usulan Dapil yang telah dirancang KPU Kabupaten Purbalingga dan ini adalah momen penting menerima masukan dari masyarakat.  Uji publik masih akan berlangsung hingga Kamis, (15/12/2022) untuk menyerap masukan dari lebih banyak lagi elemen masyarakat yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Purbalingga Bapak Imam Wahyudi mewakili Bupati Purbalingga menyampaikan penyusunan dapil merupakan masalah strategis apalagi saat ini terjadi penambahan kursi seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Ia berharap penambahan kursi ini bisa seiring dengan akselerasi kemajuan Purbalingga. “Agar penambahan kursi ini juga bisa menambah semangat kita untuk membangun Kabupaten Purbalingga, semakin terserapnya aspirasi masyarakat serta kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk memberikan masukan kepada KPU Purbalingga,” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Kesbangpol, Sudono sebagai narasumber mewakili Sekda Purbalingga menyampaikan masukan terkait penyusunan dapil sesuai dengan kode wilayah yang sudah ditetapkan pada Permendagri. “Merujuk Permendagri, penysunan dapil dapat dimulai dari Kecamatan Kemangkon, hal ini sudah diadopsi KPU pada saat rekapitulasi jumlah pemilih maupun suara selalu dimulai dari Kemangkon.” usulnya.

Selanjutnya Anggota KPU Purbalingga Divisi Teknis Penyelenggaraan  Zamaahsari, menjelaskan secara rinci kaitan 3 usulan rancangan Dapil dengan 7 prinsip penyusunan Dapil kepada peserta uji publik. “Usulan ini akan kami sampaikan kepada KPU RI berserta 24 tanggapan masyarakat yang telah masuk ke KPU Purbalingga serta masukan-masukan yang disampaikan pada kegiatan uji publik ini” terangnya.

Atusiasme yang tinggi ditunjukkan para peserta dengan menyampaikan masukan terhadap 3 usulan yang sudah ada bahkan memunculkan usulan rancangan baru. Semua usulan dan masukan akan dilampirkan pada 3 usulan dapil yang akan disampaikan oleh KPU Purbalingga kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.

Berbeda dari hari pertama, pada hari kedua penyelenggaraan Uji Publik ini di hadiri oleh Panwascam, MGMP, Muslimat NU, FKPPI, Setkom, PGRI, Kokam, PKRT, Gabungan Organisasi Wanita, Kahmi, dan KNPI. Berikutnya Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bapak Joko Prabowo fokus utama dari penyampaian materi tentang Penataan dan Alokasi kursi sesuai dengan regulasi yang ada. “Fokus pengawasan kali ini harus memenuhi 7 prinsip, basis data yang digunakan adalah data termutakhir, memastikan penggunaan peta wilayah, dan prosedur yang digunakan haru sesuai undang-undang yang berlaku” ujarnya.

Setelah itu  Anggota KPU Purbalingga Divisi Teknis Penyelenggaraan, Zamaahsari mempertajam materi   tentang 7 prinsip serta menjelaskan 3 rancangan Dapil di Kabupaten Purbalinga. Zam juga menyampaikan harapannya dengan diselenggarakan kegiatan Uji Publik ini dapat memberikan arahan terhadap KPU Kabupaten Purbalingga dalam Perencanaan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi. Kegiatan selanjutnya adalah sesi diskusi serta penampungan usulan dari para peserta Uji Publik Ini. Usulan dari para peserta Uji Publik ini diantaranya dari  Musyawarah Guru Mata Pelajaran PPKN yang memilih rancangan ke-3 dengan alasan selisih kursi di opsi 1 terlalu jauh, sedangkan di opsi 3 lebih kompetitif. Selain itu alasan lainnya yakni untuk orientasinya kepada keterwakilan masyarakat menjadi lebih luas. “Dengan banyak dapil maka akan lebih merepresentasikan suara rakyat hal ini juga menjadi praktek kita dalam berdemokrasi”. Ujar Rahmatiningsih sebagai perwakilam MGMP PPKN. Sementara dari   Siti dari Gerakan Organisasi Wanita mengusulkan untuk rancangan Dapil untuk tidak berubah agar sama dengan rancangan di tahun sebelumnya.

Kegiatan ini ditutup dengan kesepakatan bersama bahwa KPU Kabupaten Purbalingga akan mengirimkan 3 rancangan tersebut ke KPU Provinsi Jawa Tengah serta melampirkan usulan-usulan dari partai politik, tanggapan masyarakat, Pemangku kepentingan, Organisasi Masyarakat, dan lain-lainnya. Uji publik tetang dapil ini menjadi salah satu tahapan yang penging harus di lalui untuk menyerap aspirasi masyarakat. Peserta sepakat untuk mengusulkan ke tiga opsi untuk di ajukan ke KPU RI melalui KPU Provinsi Jawa Tengah.

Leave a Reply

Back to top button