Opini

RKUHP : Analisis Masalah dari Pasal-pasal Yang Bermasalah

Walaupun bukan dalam bidangnya, tapi rasa-rasanya tidak apa untuk ikut membahas kebijakan para pemangku negeri yang katanya negeri surga ini. Artikel ini, saya buat berdasarkan beberapa data dari sumber kredibel dan situs website yang memiliki pendirian tinggi untuk mengangkat asas kebenaran data. Jadi, semoga tidak ada kesalahan data dalam merumuskanya.

RKUHP : Analisis Masalah dari Pasal-pasal Yang Bermasalah

Sebelum melanjutkan, mungkin ada baiknya jika kita memahami apa itu RKHUP dan bagaimana dampak yang ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat di Indonesia, khususnya bagi masyrakat bawah.

Pengertian RKUHP

Melansir dari situs resmi DITJENPP Kemenkumham. RKUHP adalah proses perubahan undang-undang atau perarutan tata negara peninggalan Kolonial, menjadi hokum nasional. Dalam keterangan resmi, RKUHP merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk dekonolisasi dalam sistem pidana di Indonesia.

Dari penjelasan singkat tentang pengertian RKUHP itu, kita sangat tahu bahwa tujuan pemerintah sangat baik. Tapi, apakah isi dari RKUHP itu juga baik? Nyatanya tidak! Karena isi dari RKUHP banyak yang nyeleneh dan terkesan lebih mengarah ke perbudakan yang sistematis namun berkewarganegaraan.

Pasal-Pasal Bermasalah yang ada di RKUHP

Untuk kamu yang penasaran, tentang pasal-pasal yang bermasalah yang adai di RKUHP. Berikut dibawah ini adalah daftar dari pasal-pasal yang bermasalah tersebut.

Pasal 240 – Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara

Pasal yang sangat kontras sekali dengan mimpi menjadi negara paling demokrasi adalah, pasal 240 yang mengatur tentang Penghinaan terhadap pemerintah atau lembaga negara. Dalam pasal ini, jika kamu menghina pemerintah dan atau menyindir lembaga negara. Maka kamu bisa di pidana penjara.

Dengan ancaman yang nyata didepan mata itu, jelas masyarakat langsung mengkat bendera tidak setuju. Beberapa tokoh penting di Indonesia juga menyuarakan hal yang sama. Salah satunya yang paling vocal menyuarakan ketidak setujuannya adalah  Arif Maulana, Direktur Lembaga Bantuan Hukum, Jakarta.

Beliau secara gambling, menyatakan bahwa pasal penghinaan terhadap pemerintah dan lembaga negara ini, sangat jauh dari cita-cita berdemokrasi. Arif juga mengatakan, bahwa sudah dari awal masyarakat menyuarakan untuk penghapusan pasal ini.

Hal logis yang dilontarkan Arif Maulana adalah, bahwa pemerintah dan lembaga negara merupakan objek kritik yang tidak dapat dilindung dengan pasal pembatasan.

Pasal 81 – Pidana denda

Berikutnya pasal yang sangat disayangkan belum dihapus adalah, Pasal 81 tentang Pidana Denda. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa jika pidana denda tidak bisa dibayarkan. Maka kekayaan dan pendapatan terpidana bisa disita atau dilelang oleh jaksa, guna melunasi pidana denda yang tidak dibayar.

Dan setelah disita dan dilelang tetap tidak memenuhi untuk membayar pidana denda, maka terpidana bisa menggantikanya dengan pidana penjara ataupun pidana kerja sosial.

Pasal ini dianggap bermasalah, karena bisa digunakan untuk menyasar harta benda terpidana yang mungkin tidak termasuk hasil dari kejahatanya.

Sebagai contoh, jika terpidana melakukan kejatan  mencuri ayam dan mendapatkan pidana denda sebesar 7 juta, lalu karena tidak bisa membayar maka jaksa meyita barang dan harta benda terpidana yang ada dirumah. Hal ini akan menjadi masalah sosial yang cukup mengerikan, apalagi jika terpidana merupakan masyarakat misin.

Pasal 100 – Pidana mati

Selanjutnya, pasal yang dianggap bermasalah lainnya adalah pasal 100, tentang Pidana Mata. Dalam pasal ini, disebutkan bahwa pemberian masa percobaan selama 10 tahun, harus diberikan kepada semua terpidana tanpa terkecualis, sebagai penundaan hukuman pidana mati.

Masalah dari pasal ini, adalah bertentangan dengan perjuangan menjadi negara yang demokratis. Dimana harus mengutamakan hak asasi manusia.

Pasal 256 – Unjuk rasa

Pasal bermasalah selanjutnya, datang dari Pasal 256 Tentang Unjuk Rasa. Pasal ini mengandung larangan untuk berunjung rasa tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, yang mengakibatkan pelayanan publik menjadi terganggu. Jika kamu melanggar pasal ini, maka kamu bisa dipidana selama 6 bulan dan pidana denda paling banyak 10 juta.

Kenapa pasal ini bermasalah? Masih menurut Arif Maulana. Bahwa pasal ini lebih kolonial daripada kolonial. Karena asal dari pasal ini, merupakan pasal 510 KUHP yang ancaman pidananya hanya penjara 2 minggu, sedangkan pasal 256 penjara menjadi 6 bulan.

Dan masih banyak masalah masalah lainnya dari pasal-pasal yang bermasalah ini. Dalam kesempatan berikutnya, mungkin saya akan menganalisis kembali pasal-pasal bermasalah lainnya. Berdasarkan sumber terpercaya dan juga narasumber yang kredibel.

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button